Wali Kota Siantar Akhirnya Penuhi Panggilan Poldasu ?

  • Bagikan
Photo : Budi Utari (Kiri) dan Hefriansyah Noor (Kanan)

SIANTARMETROPOLIS – Pematangsiantar | Laporan eks Sekda Siantar Budi Utari Siregar ke Dirkrimum Poldasu, memaksa Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor datang menhadap penyidik.

“Wali kota memang harus memenuhi panggilan penyidik terkait laporan eks sekdanya. Soal terbukti bersalah atau tidak sesuai ketentuan aturan perundang-undangan, saya tidak dalam rangka menilai itu. Poin yang hendak saya sampaikan adalah, soal reputasi wali kota,” ujar Ketua Garda NKRI, Fikkri Bsdrisah Sinaga, Rabu (15/09/2021) pagi.

Menurut Fikkri, jika tidak segera merubah gaya dan sikap dari keras kepala menjadi lebih mengedepankan kedamaian, di penghujung masa jabatannya, Hefriansyah dipercaya akan menghadapi beragam persoalan yang merepotkan. Termasuk soal laporan Budi Utari Siregar ke Poldasu.

“Jika kemarin Hefriansyah umbar omongan tidak peduli dengan laporan Budi Utari, justru momen ini kelak yang akan merepotkannya. Hefriansyah akhirnya wajib memenuhi panggilan Poldasu. Tentu dengan catatan, rekomendasi Mendagri untuk melengkapi pemanggilan itu sudah di tangan penyidik,” tambah Fikkri.

Soal kemungkinan kapan rekomendasi Mendagri untuk mengizinkan penyidik Poldasu memeriksa Hefriansyah diterbitkan, Fikkri memastikan tidak mengetahuinya.

“Saya tentu tidak mengetahui pasti kapan rekomendasi itu dikeluarkan oleh Mendagri. Tapi saya yakin dan percaya, Mendagri akan segera mengeluarkan rekomendasi izin kepada Poldasu untuk pemeriksaan Hefriansyah. Dan Hefriansyah tak punya alasan untuk menolak diperiksa penyidik. Ketimbang dijeput paksa? Gak mungkinkan dia mau. Maka itu dia memilih datang saja dengan sukarela,” tambah Fikkri.

Kelak jika semua proses ini berjalan sambung Fikkri, maka reputasi wali kota akan ambruk di hadapan publik. “Moga saja tidak sampai ditetapkan sebagai tersangka. Itu harapan saya. Tapi dengan proses yang akan dilalui itu, Hefriansyah akan repot dan malu. Itu membuktikan dia keras kepala,” ungkap Fikkri.

Masih menurut Fikkri, seandainya Hefriansyah menjalankan saja putusan Mahkamah Agung dengan mengembalikan Budi Utari Siregar ke jabatannya semula, maka tak akan ada kesan negatif publik terhadap Hefriansyah.

“Perasaan publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Hefriansyah keras kepala. Putusan Mahkamah Agung itu keputusan hukum yang harusnya dijalankan oleh Hefriansyah. Karena tak dijalankan Hefriansyah, kita anggap itu sikap keras kepala,” papat Fikkri.

Begitu pun, Fikkri berharap agar proses hukum di Poldasu berjalan ‘on the road’ hingga selesai. Agar, pandangan publik terhadap Poldasu juga positif.

Sebelumnya, Budi Utari yang sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa hukum melawan kebijakan wali kota, melaporkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor ke Dirkrimum Poldasu. Alasannya, Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, menyalahgunakan wewenang lantaran tak menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, agar mencabut surat keputusannya mencopot Sekda Siantar Budi Utari Siregar. Dalam pendangan hukum majelis hakim, pencopotan Budi Utari tak berdasar.

Selain membatalkan surat keputusan wali kota, Mahkamah Agung memerintahkan wali kota mengembalikan Budi Utari pada jabatan semula dan mengembalikan hak-haknya serta memulihkan nama baiknya.

Sayangnya, sebulan bergulir, putusan Mahkamah Agung tersebut tak digubris oleh wali kota. Dasar itu pula yang mendorong Budi Utari menempuh jalur hukum lain dengan melapor ke Dirkrimum Poldasu.

Direktur Kriminal Umum Poldasu, Kombes Pol Tatan Dirja, ketika coba dikonfirmasi apakah sudah mengantongi izin dari Mendagri untuk pemeriksaan Hefriansyah, tidak memberikan penjelasan. (Ung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.