Dituding KKN, Radiapoh Gak Open

  • Bagikan
Photo : Radiapoh Hasiholan Sinaga - Bupati

SIANTARMETROPOLIS – Simalungun | Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, dianggap KKN. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) meminta DPRD Simalungun, segera membentuk pansus.

Ketua GEMAPSI, Anthony Damanik, memastikan, pihaknya sudah melayangkan permohonan kepada dewan agar membentuk panitia khusus (Pansus) DPRD Simalungun.

“Kita sudah menyurati resmi DPRD Simalungun untuk segera membentuk Pansus. Agar, pengusutan atas kebijakan Bupati Simalungun yang kita duga keras sarat muatan korupsi, kolusi dan nepotisme, segera diusut sampai tuntas,” kata Anthoni, Kamis (16/09/2021) sore.

Dalam surat Bernomor: 107/ Perm.Pansus/IX/2021, GEMAPSI mengungkapkan beragam kebijakan Bupati Simalungun yang dianggap KKN tersebut.

Diantaranya, berjualan  spanduk. Di mana pada tanggal 2 Mei 2021 atau tepatnya tujuh hari setelah dilantik, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan penjualan spanduk ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh SMP se Kabupaten Simalungun , ukuran 1M  X 2M dengan harga Rp250.000. Anggaran Pembelian diambil dari dana BOS.

Lalu, pada tanggal 8 Juni 2021 atau 44 hari setelah dilantik,  penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati Simalungun kepada seluruh SD dan SMP se Kabupaten Simalungun. Yakni  869 SMP dan 233 SD.

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 atau satu bulan setelah berjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, kembali lagi ada penjualan spanduk kepada seluruh Pangulu Nagori dan Lurah se Kabupaten Simalungun yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan Marharoan Bolon atau bergotong royong. Ukuran spanduk 1M X 2M dengan harga Rp250.000.

Memasuki tanggal 27 Juli 2021 atau 19 hari setelah penjualan spanduk kepada Pangulu Nagori,  kembali aksi tak elok dipertontonkan dengan penjualan kelengkapan atribut sekolah dan bahan Administrasi Kelas (Guru kelas) untuk seluruh SD dan SMP se Kabupaten Simalungun.

Penjualan foto, patut diduga diperintahkan oleh Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga.  Alasannya, karena yang melakukannya adalah Vinsensius Sinaga, Kepala Bidang Dikdas yang baru 14 hari diangkat dari tenaga fungsional pengajar SMP.

Demikian halnya dengan penjualan atribut sekolah seperti topi, dasi, simbol di kantong dan beda nama.
Atribut ini dijual kepada seluruh siswa SD dan SMP se Kabupaten Simalungun dengan harga Rp40.000/set. Dengan jumlah siswa SD SMP sebanyak 136.515 siswa.

Belum sampai situ. Terjadi penjualan buku administrasi sekolah berupa bukiu absensi, buku daftar nama siswa dan orang tua serta buku dokumen satu. Yakni yang memuat rencana dan yang telah dikerjakan dalam satu tahun.

Penjaualan buku administrasi kelas ini diberlakukan kepada seluruh SD dan SMP yang berjumlah 1102 sekolah SD dan SMP. Harga buku administrasi dijual sebesar Rp. 600.000.

“Jadi banyak sekali. Kebijakan Bupati Simalungun yang kami sampaikan. Sebagai dasar permintaan kami dibentuknya Pansus, kami juga sampaikan terkait pengangkatan tenaga ahli,” kata Anthony, didampingi sekretarisnya, Jahenson Saragih SH.

Menurut GEMAPSI, pengangkatan tiga tenaga ahli, Albert Sianga, Chrismes Haloho dan Nelson Simanjuntak, berkaitan erat dengan jasa ketiganya yang merupakan Ketua dan Tim Pemenangan Radiapoh Hasiholan Sinaga di Pemilukada Simalungun Tahun 2020 lalu.

Naifnya, ketiganya tidak ada seorang pun yang beragama Islam. “Sehingga kami anggap dalam hal ini bupati Simalungun tidak melakukan azas kemajemukan dan pluralism. Sebab sudah pasti sangat banyak yang beragama Islam yang turut memenangkan Radiapoh di Pilkada lalu,” tambah Anthony. 

Pengangkatan ketiganya bahkan menurut Anthony, hanyalah pemborosan anggaran keuangan daerah. Sangat berpotensi menjadi  dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Masih menurut GEMAPSI, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, menikmati rekor MURI atas keringat rakyat. Pembenahan sepanjang 317 kilometer jalan secara bergotongroyong yang memeroleh rekor MURI, dikerjakan oleh masyarakat dan kelompok pengusaha. Bukan Pemkab Simalungun.

Bahwa sesuai laporan panitia Marharoan Bolon Kabupaten Simalungun, sumbangan dari pribadi Bupati Simalungun untuk kegiatan Marharoan Bolon, hanya Rp100 juta.  yang ditransefr ke rekening panitia atas nama Jhon Mejer Purba.

Dalam acara penerimaan rekor MURI, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, tidak ada menyebut rekor MURI untuk rakyat Simalungun.
“Khusus hal ini kami telah meminta kepada museum rekor MURI untuk membatalkan rekor MURI kepada Radiapaoh Sinaga,” timpal Anthony sambil memastikan pihaknya tak mendengar adanya laporan pertanggungjawaban dana Marhroan Bolon. Sehingga, dewan juga pantas mengusut itu. 

Bukan saja sarat KKN, GEMAPSI bahkan mensinyalir Bupati Simalungun melindungi para koruptor. Terkhusus dugaan korupsi Dirut PDAM Tirta Lihou yang semarga dengan bupati.  

“Termasuk pengangkatan Sekda Simalungun Esron Sinaga, kita sertakan dalam surat pemohonan pembentukan pansus ke dewan,” ungkap Anthony. 

Proses seleksi Sekda Kabupaten Simalungun, menurut GEMAPSI,  janggal dan diduga di design sedemikian rupa untuk meloloskan Esron Sinaga.

Selain Esron Sinaga, saat ini Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, juga telah mengimport pejabat dari luar yang bermarga Sinaga pula. Yakni Sardi Barita Sinaga, untuk di tempatkan sebagai eselon II diduga sebagai Kepala BKD di Simalungun.

Terakhir, Anthony juga memastikan, surat tersebut ditembuskan kepada
Presiden RI di Istana Negara – Jakarta. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara, termasuk ke Radiapoh Sinaga selaku Bupati Simalungun.

Sangat disayangkan, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, ketika coba dikonfirmasi, tidak merespons. Chat whats app yang dilayangkan ke nomornya hanya dibaca. Terlihat tanda ceklis dua. Bahkan ketika coba dihubungi, juga tak menyambung. (Ung)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.